Keistimewaan Yogyakarta, Hak Rakyat Yogya untuk Menentukan Sendiri

Masyarakat Yogyakarta kini tengan resah dan geram akan ucapan Presiden SBY pada hari Jumat tanggal 26 November lalu yang menyebut 'monarki' untuk system pemerintahan di Yogyakarta. SBY diminta menjelaskan lagi secara gamblang tentang sebutan 'monarki' yang seolah memposisikan Yogyakarta berseberangan dengan pemerintah pusat. Tiga point penting yang bisa dicatat berkaitan dengan pidato tersebut adalah bagaimana keistimewaan Jogjakarta diatur dalam peraturan perundang-undangan, melindungi apa yang selama ini sudah ada,dan bahwa tidak ada sistem monarki dalam alam demokrasi.
Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita ulas sedikit tentang sejarah mengapa Yogyakarta dapat disebut daerah istimewa. Pada tanggal 5 September 1945, Sultan mengeluarkan amanat yang intinya
Nyayogkarta Hadiningrat berbentuk kerajaan yang merupakan bagian dari Republik Indonesia dan memiliki hubungannya bersifat langsung dengan Pemerintah pusat serta bertanggung jawab terhadap Presiden RI. Pemerintah Pusat juga mengirimkan piagam mengenai kedudukan Yogjakarta,
Kami Presiden Republik Indonesia menetapkan :
Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah ingkang kaping IX ing Ngayogyakarta Hadiningrat,pada kedudukannya dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kanjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga ,jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai bagian Republik Indonesia.
Jakarta 19 Agustus 1945
Presiden Republik Indonesia
Suatu keputusan yang tepat ketika Republik muda ini menghadapi ancaman musuh, ternyata Sultan danYogja menampilkan diri sebagai pendukung yang tangguh.
Pada tanggal 4 Januari 1946, di Stasiun Tugu, Sultan sendiri menyambut pimpinan Republik yang mengungsi dan memindahkan ibu kota pemerintahannya di Jogjakarta. Sejak itu Yogja menjadi kota revolusioner dengan gegap gempita perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dukungan ini tidak setengah setengah. Beberapa bulan Sultan harus mengambil peti- peti kerajaan yang berisi uang perak dan gulden untuk membayar gaji pegawai Pemerintahan. Juga menyediakan gedung-gedung untuk administrasi pemerintahan negara muda ini.
Bung Hatta pernah mengatakan jumlah uang yang dikeluarkan Sultan mencapai 5 juta gulden, dan ia pernah menanyakan kepada Sultan, apakah perlu diganti. Sultan tak pernah menjawabnya sampai akhir hayatnya.

Yogyakarta Negara monarki? Benarkah demikian?

Monarki merupakan bentuk pemerintahan yang tertua. Berikut pengertian monarki dari beberapa ahli antara lain Garner yang menyatakan; setiap pemerintahan yang didalamnya menerapkan kekuasaan yang akhir atau tertinggi pada personel atau seseorang, tanpa melihat pada sumber sifat–sifat dasar pemilihan dan batas waktu jabatannya maka itulah monarki. Pendapat lain menegaskan, monarki merupakan kehendak atau keputusan seseorang yang akhirnya berlaku dalam segala perkara di dalam pemerintahan.
Jellinek juga menegaskan; monarki adalah pemerintahan kehendak satu fisik dan menekankan bahwa karakteristik sifat–sifat dasar monarki adalah kompetensi, untuk memperlihatkan kekuasaan tertinggi Negara.
Apa mungkin pemerintah pusat khawatir jika keistimewaan DIY benar-benar terwujud maka citra Indonesia di mata dunia sebagai salah satu negeri terbaik di dunia dalam melaksanakan praktik demokrasi akan tercoreng. Padahal, untuk menyenangkan ”dunia demokratis”, Indonesia telah mengeluarkan biaya yang mahal, mulai dari harta sampai nyawa. Padahal, sudah ada pasal yang secara jelas mengatur kekhususan suatu daerah (18A Ayat 1 UUD 1945).
Sistem monarki yang berlaku di Kasultanan Yogyakarta adalah bukan monarki murni alias sekadar monarki budaya dan bukan monarki politis. Sultan menjadi raja di Yogyakarta adalah tuntutan budaya keraton bukan karena ambisi kekuasaan. Meskipun Sultan berkuasa di Provinsi DIY namun memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap sistem politik-ekonomi yang berlaku di Indonesia. Kepatuhan Sultan untuk tetap datang jika diundang oleh Presiden ke Jakarta, Sultan juga lebih banyak berkantor di kantor gubernur daripada di Keraton Yogyakarta, membuktikan bahwa Yogyakarta tetap mendukung negara Indonesia. Wah hebat yea?

Ehm..tapi kayaknya jangan kawatir deh karena kekuasaan Sultan sebagai Gubernur DIY sangat terbatas dan selalu diawasi oleh lembaga legislatif daerah.

Lalu bagaimana solusi yang tepat atas permasalahan ini?
Kayaknya solusi yang paling bijak untuk ngatasin permasalahan ini adalah berilah kesempatan kepada rakyat Yogyakarta untuk menentukannya, apakah Gubernur dan Wakil Gubernur dengan cara penetapan atau dipilih langsung oleh rakyat. Bukankah hak untuk memilih adalah bagian dari hak asasi manusia, dalam hal ini adalah hak asasi rakyat Yogyakarta.