Keistimewaan Yogyakarta, Hak Rakyat Yogya untuk Menentukan Sendiri


Masyarakat Yogyakarta kini tengan resah dan geram akan ucapan Presiden SBY pada hari Jumat tanggal 26 November lalu yang menyebut 'monarki' untuk system pemerintahan di Yogyakarta. SBY diminta menjelaskan lagi secara gamblang tentang sebutan 'monarki' yang seolah memposisikan Yogyakarta berseberangan dengan pemerintah pusat. Tiga point penting yang bisa dicatat berkaitan dengan pidato tersebut adalah bagaimana keistimewaan Jogjakarta diatur dalam peraturan perundang-undangan, melindungi apa yang selama ini sudah ada,dan bahwa tidak ada sistem monarki dalam alam demokrasi.
Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita ulas sedikit tentang sejarah mengapa Yogyakarta dapat disebut daerah istimewa. Pada tanggal 5 September 1945, Sultan mengeluarkan amanat yang intinya
Nyayogkarta Hadiningrat berbentuk kerajaan yang merupakan bagian dari Republik Indonesia dan memiliki hubungannya bersifat langsung dengan Pemerintah pusat serta bertanggung jawab terhadap Presiden RI. Pemerintah Pusat juga mengirimkan piagam mengenai kedudukan Yogjakarta,
Kami Presiden Republik Indonesia menetapkan :
Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah ingkang kaping IX ing Ngayogyakarta Hadiningrat,pada kedudukannya dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kanjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga ,jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai bagian Republik Indonesia.
Jakarta 19 Agustus 1945
Presiden Republik Indonesia
Suatu keputusan yang tepat ketika Republik muda ini menghadapi ancaman musuh, ternyata Sultan danYogja menampilkan diri sebagai pendukung yang tangguh.
Pada tanggal 4 Januari 1946, di Stasiun Tugu, Sultan sendiri menyambut pimpinan Republik yang mengungsi dan memindahkan ibu kota pemerintahannya di Jogjakarta. Sejak itu Yogja menjadi kota revolusioner dengan gegap gempita perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dukungan ini tidak setengah setengah. Beberapa bulan Sultan harus mengambil peti- peti kerajaan yang berisi uang perak dan gulden untuk membayar gaji pegawai Pemerintahan. Juga menyediakan gedung-gedung untuk administrasi pemerintahan negara muda ini.
Bung Hatta pernah mengatakan jumlah uang yang dikeluarkan Sultan mencapai 5 juta gulden, dan ia pernah menanyakan kepada Sultan, apakah perlu diganti. Sultan tak pernah menjawabnya sampai akhir hayatnya.

Yogyakarta Negara monarki? Benarkah demikian?

Monarki merupakan bentuk pemerintahan yang tertua. Berikut pengertian monarki dari beberapa ahli antara lain Garner yang menyatakan; setiap pemerintahan yang didalamnya menerapkan kekuasaan yang akhir atau tertinggi pada personel atau seseorang, tanpa melihat pada sumber sifat–sifat dasar pemilihan dan batas waktu jabatannya maka itulah monarki. Pendapat lain menegaskan, monarki merupakan kehendak atau keputusan seseorang yang akhirnya berlaku dalam segala perkara di dalam pemerintahan.
Jellinek juga menegaskan; monarki adalah pemerintahan kehendak satu fisik dan menekankan bahwa karakteristik sifat–sifat dasar monarki adalah kompetensi, untuk memperlihatkan kekuasaan tertinggi Negara.
Apa mungkin pemerintah pusat khawatir jika keistimewaan DIY benar-benar terwujud maka citra Indonesia di mata dunia sebagai salah satu negeri terbaik di dunia dalam melaksanakan praktik demokrasi akan tercoreng. Padahal, untuk menyenangkan ”dunia demokratis”, Indonesia telah mengeluarkan biaya yang mahal, mulai dari harta sampai nyawa. Padahal, sudah ada pasal yang secara jelas mengatur kekhususan suatu daerah (18A Ayat 1 UUD 1945).
Sistem monarki yang berlaku di Kasultanan Yogyakarta adalah bukan monarki murni alias sekadar monarki budaya dan bukan monarki politis. Sultan menjadi raja di Yogyakarta adalah tuntutan budaya keraton bukan karena ambisi kekuasaan. Meskipun Sultan berkuasa di Provinsi DIY namun memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap sistem politik-ekonomi yang berlaku di Indonesia. Kepatuhan Sultan untuk tetap datang jika diundang oleh Presiden ke Jakarta, Sultan juga lebih banyak berkantor di kantor gubernur daripada di Keraton Yogyakarta, membuktikan bahwa Yogyakarta tetap mendukung negara Indonesia. Wah hebat yea?

Ehm..tapi kayaknya jangan kawatir deh karena kekuasaan Sultan sebagai Gubernur DIY sangat terbatas dan selalu diawasi oleh lembaga legislatif daerah.

Lalu bagaimana solusi yang tepat atas permasalahan ini?
Kayaknya solusi yang paling bijak untuk ngatasin permasalahan ini adalah berilah kesempatan kepada rakyat Yogyakarta untuk menentukannya, apakah Gubernur dan Wakil Gubernur dengan cara penetapan atau dipilih langsung oleh rakyat. Bukankah hak untuk memilih adalah bagian dari hak asasi manusia, dalam hal ini adalah hak asasi rakyat Yogyakarta.

Comments

  1. dimana ada jogja , disitulah sultan memimpin..
    salam satu jiwa untuk sultan !

    ReplyDelete
  2. saya tetap mendukung Ngarso Dalem untuk memimpin Yogyakarta...

    hehe...salam kenal...

    ReplyDelete
  3. kenapa baru sekarang kasus itu mucul,padahal sebelum ada bencana meletusnya gunung berapi,hubungan antara pemerintah pusat dengan kerajaan yogyakarta baik baik saja.ya mungkin perkataan presiden itu ada alasannya.ya kita tunggu aja deh kedepannya gimana....

    ReplyDelete
  4. @ Cerita-cerita : keaarah blakang? ada apakah?
    /
    @campur-campur : salam semangat... :D

    ReplyDelete
  5. @ wien : hhehee.salamkenalpula..semangat..
    /
    @Anonim: Ok..kita tunggu lagiaja kabar selanjutnya...

    ReplyDelete
  6. saia lebih melihat ini sebagai pembelokan isu kasus korupsi, bukannya kalimat presiden tersebut muncul di saat gencarnya pemberitaan kasus gayus dan majikannya. he he
    solusinya: pemerintah mending ngurusin yang bermanfaat bagi nasib rakyat banyak, seperti kasus korupsi, harga beras yang sudah mau 10.000/kg dan gas lpg yang njeblug mirip bom :D

    ReplyDelete
  7. waah mantap sekali...ok2dapat di mengerti....

    ReplyDelete
  8. bagaimana dengan otonomi daerah khusus yang telah diterapkan kepada pemda masing-masing...semoga bisa menyelesaikan persoalan dengan baik.

    ReplyDelete
  9. @TuSuda : Semoga demikian..akan berakhir baik..amien...

    ReplyDelete
  10. harus ada proses kompromi yang demokratis sesuai tatanan hukum yang berlaku.

    ReplyDelete
  11. @ PusKel : mungkin itu lebih bail..semoga terselesaikan dengan baik ea..
    /
    @ : Bacelzone : eap masama..lam kenal juga...

    ReplyDelete
  12. Daerah Istimewa musti diselesaikan dengan cara yg "istimewa" pula

    ReplyDelete
  13. Kunjungan balik semoga sukses juga ya mbak

    ReplyDelete
  14. Hmmm... Polemik ini masih belum ada kesudahannya yah sampai sekarang? Penasaran bagaimana akhir dari cerita ini nantinya...

    Kunjungan perdana mbak.. Moga sukses selalu :)

    ReplyDelete
  15. ~orang2 yg masih mempermasalahkan keutuhan Daerah Istimewa Jogjakarta dalam pangkuan Ibu Pertiwi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ... adalah orang2 yang zalim atas tetesan darah suci para pejuang pendiri NKRI ... Enyahkan mereka dari bumi pertiwi kita tercinta!!!

    ReplyDelete
  16. saya pengen berkunjung ke yogyakarta, ingin melihat secara langsung bagaimana keadaan disana yang sebenarnya....

    ReplyDelete
  17. jangan memandang Yogya, maka citra demokrasi indonesia tercoreng...lagipula citra yang manapula ?.....demokrasi di indonesia mana yang dianggap baik..sehingga citarnya tercoreng hanya karena "YOgya"
    .....terlalu berlebihan....sesuai dengan perut-perutnya yang berlebihan makan uang rakyat.

    ReplyDelete
  18. perasaan dari dulu aman-aman aja, kenapa sekrang jadi ribet ya??? tak ada asap kalau tak ada api. Berdoa saja yang terbaik buat bangsa ini... hhhhh... bangsaku semakin mengkhawatirkan, polemik luar dalem...

    ReplyDelete
  19. katanya demokrasi ...
    ya kita ikuti aja .

    ReplyDelete
  20. iyaa....Yogya tetep istimwa... btw, blog nya bagus ni... gmn caranya buat tulisan nya sepenggal sepenggal gituu....

    oya, rekan rekan buka lapak saya ya : sakajogja.blogspt.com

    ReplyDelete
  21. aku fikir aku bisa memberi komentar tentang ini tapi ternyata aku belum ngerti selok belok pemerintahan indonesia.
    btw,teruskan perjuangan.

    ReplyDelete
  22. bagi yang mendukung demokrasi secara mutlak, sistem monarki memang bertabrakan dengan nilai2 yang dianutnya. mungkin salah satu opsi yang bisa ditempuh Jogja adalah menjadikan monarki yang bersifat konstitusional; dalam arti Sultan tetap sebagai Raja di Jogja namun tidak ikut campur dalam urusan pemerintahan yg dalam hal ini dipegang Gubernur yg dipilih lewat Pemilukada. Namun dalam pelantikan Gubernur, bupati, dan acara2 seremonial lain, Sultan tetap berperan. Salah satu faedah sistem ini adalah Sultan akan terlepas dari segala kesalahan atau tuntutan hukum yang mungkin berlaku akibat kebijakan pemerintah. Jadi prinsip "The king can do no wrong" berlaku di sini.

    Tapi itu kan cuma opsi :D

    ReplyDelete
  23. Moga yg terbaik untuk Jogja yg terjadi :)

    ReplyDelete
  24. saya mendukung sri sultan,,,,,,
    soalnya kelihatan banget di berita kalo SBY itu cma cari gara" aja kok............

    ReplyDelete
  25. Respon :

    @ marsudiyanto : heheh jawaban sekaligus solusi yang mantap..hehe
    /
    @ Marwan : OK..amen.makasih..
    /
    @ Yuli : ea saya jga sedang menunggu endingnya..semoga baik..amien
    /
    @ Sumanjaya : semoga da alasan yang logis untk itu semua..amien
    /
    @ teras : disana lagi musim demo kali..hehhehee

    ReplyDelete
  26. @ aryadevi ; hehhe mungkin lagi tenar lebay kali ya jadi sampai segitunya...
    /
    @ Si Jumbo : ehm..ok ok..
    /
    @ saka jogja'site : maksudnya read more?
    /
    @ biskuit : heheh ok makasih kunjungannya..ai like niscuit cuit..hehhehe
    /
    @ indobrad ; ..ehmmm..mantap kalie...sip sip sip..
    /
    @ cucuharis : amien...
    /
    @ shinohara : waaahh semoga ada alasan yang tepat ..

    ReplyDelete
  27. Sori baru berkunjung sobat blogger... Saya kemaren lagi bertapa... Jadinya kusut muka saya ni... :( Wuahahahah... Dan sekarang berkunjung lagi dengan url baru... :)

    ReplyDelete
  28. maaf baru berkunjung gan.. kemaren g ol

    menurut saya keistimewaan Yogyakarta itu merupakan salah satu ciri khas Indonesia, jadi g perlu diubah-ubah..

    ReplyDelete
  29. SETUJA SOB... HAM HARUS DITEGAKKAN SEKALI....
    Menuju MAsyarakat MAdani ya nggak sob?

    ReplyDelete
  30. @ Moxie : ehm..oke2..
    /
    @ adam : ea gag apa2 gan makasih buat kunjungannya..
    /
    @ choirul : siip..mantap kalie,,,mkasie..
    /
    @ Rave67 : eap..setuju banget,...

    ReplyDelete
  31. Yogya itu bidannya Indonesia, sekarang sudah besar Indonesia malah meremehkan bidannya, benar-benar tak tahu diri.

    ReplyDelete
  32. @ muhammad A Vip : semoga ada pemecahan yang tidak merugikan kedua belah pihak.amien
    /
    @ Aciid : oke..salam perjuangan..

    ReplyDelete
  33. harus diperjuangkan. slemat berjuang
    slam kenal juga :)

    ReplyDelete
  34. ea masama..salam perjuangan..semoga hepi ending..hehhehe salam kenal juga,,,

    ReplyDelete
  35. jadi ingat pesan bung karno: jangan meninggalkan sejarah ...

    ReplyDelete
  36. @ Joe : Bener banget.sejarah itulah yang menjadi bukti

    ReplyDelete
  37. @ Thema handphone nokia 5130 music : yea kayaknya semua orang juga sudah tidak harus meraguukan.ok ok..

    ReplyDelete
  38. mending nyanyi wae: joka-semarang penuh dengan kenangan, dari semarang nyampe wates naik bis lewat jatingaleh he he..
    moga tiada penyesalan dalam menyelesaikannya :D

    ReplyDelete
  39. @ Trick : hehehehee..indahnya lirig lagumu..hohohoo..
    eap amien..semooga berbuah manis...

    ReplyDelete
  40. hmm.. menurutku Indonesia tepatnya pada presiden ga tau malah kurang tau sejarah gimana Yogyakarta itu sebenernya. Menurutku Yogya itu unik. Nah, keunikannya itu berupa adanya keturunan bangsawan seperti Sri SUltan dan Paku Buwono yang masih eksis sampe sekarang. Masalahnya, kenapa hanya Yogyakarta aja yang dipermasalahkan, sedangkan masalah lain belum selesai kayak penanganan bencana Yogya, Mentawai dan Wasior, terus Gayus Tambunan, banyak deh..

    Apa permasalahn Yogyakarta yang dikira monarki itu hanyalah mencari sensasi dan memancing emosi rakyat Yogya yang masih labil karena bencana?

    ReplyDelete
  41. @ aciid : hehehhe..pulang aja...
    /
    @ Return : hehehee..semoga ada pemecahan yang baik dan tidak merugikan keduabelah pihak...amien

    ReplyDelete
  42. menurut saya sih biarkan saja jogja dengan keistimewaannya. ga perlu ada yang dirubah :)

    ReplyDelete
  43. kayanya presiden bakal ganti nh setelah habis msa jabatanya.hehe
    semoga indonesia akan lebh baik lgi

    ReplyDelete
  44. Bener banget bu, hanya orang Jogja yg tau....

    salam
    http://imherry.blogdetik.com
    http://freesms.blogdetik.com
    http://cinema21.blogdetik.com

    ReplyDelete
  45. http://siip.blogdetik.com/2010/12/21/loading-firefox-3612-lebih-dahsyat-dengan-tweak-memory-dan-fasterfox-lite/

    ReplyDelete

Post a Comment

Terima kasih atas kunjungan dan komentar yang di tinggalkan :-)

Tentang Penulis :
Yulianti (ulie) lahir di kota kecil di Kabupaten Blora Jawa Tengah pada 24 Maret 1993. Hobby ikutan lomba dan sayang sama keluarga.

Popular posts from this blog

OSHIN (REFLEXOLOGY & BODY SPA)

Spesial kebaikan dari Marina UV White Extra SPF15 untuk kulit cantikku

Materi Lighting lengkap